The smart Trick of agus joko That No One is Discussing
The smart Trick of agus joko That No One is Discussing
Blog Article
The following content are merged in Scholar. Their put together citations are counted only for the primary post.
“This is because the common on the condition’s losses needs to be real and definite by measuring the standardization method and assessing the right typical. Therefore, we are not able to full People that aren't however stipulated from the legislation or in almost any existing restrictions,” he remarked.
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
Menurutnya hal ini berdampak positif pada usaha pertenunan karena meningkatnya kebutuhan kain tenun tradisional. Peningkatan produksi kain tenun tradisional juga diikuti dengan kemunculan perancang busana dengan karya-karya berkualitas yang memanjakan selera konsumen.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
But Agus appeared to receive no serious pushback following he claimed he would keep the army out of politics.
This "Cited by" count involves citations to the next article content in Scholar. Those marked * could possibly be diverse from your write-up within the profile.
The subsequent articles or blog posts are merged in Scholar. Their blended citations are counted only for the first post.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki read more pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
“The PDI-P permitted Agus's nomination as he had vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus said, noting that buying a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in step with the prevailing regulations.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.